ANALISIS KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMILUKADA DAN MASA DEPAN PEMILUKADA DI INDONESIA

ANALISIS KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMILUKADA DAN MASA DEPAN PEMILUKADA  DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia dalam perspektif dinamika politik lokal telah memasuki era baru. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan produk hukum yang menjawab tuntutan masyarakat tentang reformasi sistem politik di negeri ini. Dimana pemilihan kepala daerah tidak akan lagi dilakukan dengan calon tunggal atau tidak bakal terjadi lagi droping dari pusat. Atau tidak lagi proses pemilihannya terkesan seremonial di lembaga DPRD seperti yang terjadi di masa orde baru. Pemilihan Umum kepala daerah langsung dijiwai oleh pasal  1 ayat 2 UUD 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” dan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan “Gubernur dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendasari bahwa pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati maupun Walikota akan diselenggarakan melalui pemilihan dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung. Secara operasional pelaksanaan pemilukada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada bab IV bagian kedelapan pasal 56 sampai dengan pasal 119 dimulai dari paragraf kesatu tentang pemilihan sampai paragraf ketujuh tentang ketentuan pidana. Pasal 56 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasang calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan KPUD sebagai penyelenggara pemilukada dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang menyatakan DPRD sebagai pengawas dengan membentuk penitia pengawas. Dengan demikian Pilkada tidak lagi menganut sistem “demokrasi perwakilan”, melainkan langsung melibatkan rakyat dalam proses pemilihan kepala daerah.

Keberhasilan demokrasi politik pada aras lokal ditandai dengan berlangsungnya pemilukada langsung menunjukkan bahwa di Indonesia telah berlangsung sistem politik yang demokratis dan stabil untuk pemerintahan yang terdesentralisasi, sistem kawal dan imbang (checks and balances) yang makin baik. Namun disisi lain, Pemilukada tentu saja menimbulkan keuntungan maupun kerugian (permasalahan) baik dari implikasi politik maupun dampak sosial ekonomi. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menganalisis lebih mendalam mengenai “Kelebihan dan Kelemahan Pemilukada dan Masa Depan Pemilukada Di Indonesia”.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.      Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah)

Pemilukada yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya yaitu pemilihan Gubernur dan wakilnya maupun pemilihan Bupati/walikota dan wakilnya yang merupakan perwujudan pengembalian hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Pilkada langsung merupakan  instrumen politik dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan kepala daerah. Legistimasi adalah komitmen untuk mewujudkan  nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral, dan sosial. Seorang kepala daerah yang memiliki legitimasi adalah kepala daerah yang terpilihdengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta melalui proses kampanye dan pemilihan yang demokratis dan sesuai dengan norma-norma sosial dan didukung suara trerbanyak. Penyelenggara pilkada harus memenuhi beberapa kriteria :

  1. Langsung

Rakyat mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan hati nuraninya, tanpa perantara.

  1. Umum

Pemilihan berlaku bagi semua warga negara, tanpa deskriminasi suku, ras, agama, golongan, kedaerahan, pekerjaan, dll.

  1. Bebas

Warga negara bebas menentukan pilihannnya tanpa tekanan dari siapapun.

  1. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui orang lain dengan cara apapun.

  1. Jujur

Setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah,calon / peserta pilkada,pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. Adil

Setiap pemilih dan peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dari beberapa penilitian ditemukan hubungan antara prakondisi demokrasi dan efektivitas pemilihan langsung yang terbentuk tidak bersifat linier melainkan hubungan timbal balik. Jika prakondisi demokrasi buruk, maka pemilihan langsung kepala daerah kurang efektif dalam peningkatan demokrasi, begitu juga sebaliknya apabila prakondisi demokrasi baik, maka pemilihan langsung kepala daerah akan efektif dalam peningkatan demokrasi.

  1. B.       Kelebihan dan Kelemahan Pemilukada Di Indonesia

Berbicara tentang Pemilukada tentu terdapat kelebihan dan kelemahan  dalam praktik penyelenggaraannya, diantaranya adalah :

  1. 1.         Kelebihan Pemilukada Di Indonesia

Dampak positif yang ditimbulkan dari pemilukada langsung adalah adanya prinsip one man one vote yang paling mendekati asas demokrasi. Prinsip ini tidak dapat dipenuhi oleh sistem perwakilan dengan model apa pun. Pemilukada langsung akan memberi peluang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan Kepala Daerah yang unggul dari segi akuntabilitas. Sejak tahun 2005 pergantian kepala daerah, baik Gubernur atau Bupati/Walikota, di seluruh Indonesia telah dilakukan secara langsung. Pada tingkat lokal pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) secara langsung merupakan media pembelajaran politik kepada akar rumput (masyarakat) dengan tetap menjunjung dan mengedepankan etika moral dalam berdemokrasi (Kumorotomo, 2010).

Efek dari diselenggarakannya Pemilukada langsung ini adalah masyarakat memiliki ruang demokrasi yang luas. Selain itu masih terdapat berbagai kelebihan dari diadakannya pemilukada langsung diantaranya adalah:

  1. Pilkada langsung dapat menjadi sarana untuk memperkuat otonomi daerah.
  2. Kepala daerah yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat.
  3. Kepala darah tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya.
  4. Sistem pemilukada lebih akuntabel dan adanya akuntabilitas publik.
  5. Checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
  6. Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.
  7. Pemilukada sebagai wadah pendidikan politik bagi rakyat.
  8. Kancah pelatihan ( training ground) dan pengembangan demokrasi.
  9. Dimungkinkan bahwa Pemilukada akan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.
  10. Pemilukada sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan.
  11. Membangun stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan ditingkat lokal serta mencegah separatisme.
  12. Kesetaraan politik (political equality).
  13. Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat.
  14. adanya platform visi misi kepala daerah yang akan menjadi landasan dasar perencanaan di daerah.

Contoh pemilukada yang saat ini bisa dikatakan berhasil adalah pemilukada di Jakarta khususnya pada apa yang telah dilakukan oleh kandidat cagub dan wagub yang saat ini telah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Jokowi-Ahok. Pada saat kampanye, pasangan Jokowi-Ahok efektif membangun marketing politik secara personal dengan memanfaatkan media massa, menggunakan metode kampanye yang efektif “turun ke lapangan dan Berdialog tanpa public speaking yang massif, Manajemen “citra politik” dalam bentuk komunikasi publik yang santun.

  1. 2.         Kelemahan Pemilukada Di Indonesia

Pemilukada secara langsung terindikasi akan memakan dana APBD di berbagai provinsi. Pasalnya, anggaran yang seharusnya dialokasikan umtuk program-program kesejahteraan rakyat malah dianggarkan untuk kegiatan pemilukada. Secara formal penghitungan biaya pemilukada langsung diatas kertas tidak terlalu banyak menyerap anggaran daerah. Berikut adalah gambaran biaya yang harus ditanggung untuk pemilukada langsung dari berbagai daerah dan tabel tentang anggaran pelayanan publik.

Tabel 1. Usulan Biaya Pemilukada Langsung di 4 daerah

No

Lokasi Pemilukada

Pemilu Tahun

Usulan Biaya (Dalam Milyar Rupiah)

1. Provinsi Sumatera Utara

2013

495,4

2. Kota Bogor

2013

90

3. Provinsi DKI Jakarta

2012

250

4. Kota Yogyakarta*

2011

10,3

Keterangan : * Sudah berlangsung

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Tabel 3. Plafond Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan Tahun 2011

Pelayanan Dasar

Anggaran

Plafon Anggaran sementara urusan pendidikan

Rp.305.657.704.362,-.

Plafon Anggaran sementara urusan kesehatan secara keseluruhan

Rp.111.898.213.068-.

Total anggaran pendidikan dan kesehatan untuk pelayanan dasar

Rp.417,555,917,430,-

Sumber : PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya biaya untuk Pemilukada baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, sebenarnya tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan anggaran untuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Namun yang tidak disadari oleh masyarakat adalah bagaimana APBD yang seharusnya untuk masyarakat, kemudian dibelokkan untuk menutup ongkos politik pencalonan kepala daerah tersebut. Dalam prakteknya, Pemilukada membuat biaya yang dikeluarkan oleh bakal calon kepala daerah menjadi sangat mahal. Hal ini dikarenakan bakal calon kepala daerah harus membayar mahar ke parpol yang mengusung, biaya kampanye dan kemungkinan untuk membeli suara. Dalam pemilukada kandidat harus menyetor mahar ke parpol tertentu untuk dapat maju ke pemilukada dengan kendaraan parpol tersebut. Hal ini mengakibatkan pemilukada bukannya menyejahterakan, tetapi semakin menyengsarakan masyarakat.

Analisis James Manor dan Richard Crook di Amerika Selatan dan Afrika Barat ada kaitan antara pemilihan langsung kepala daerah dan bad governance (dalam Eko Prasojo: 2009).Dampak negatif dari pemilukada langsung terhadap pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan adalah pertama tingginya kemungkinan kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik pemilukada langsung melalui APBD sebagai akibat money politics yang dilakukan selama proses pemilukada langsung. Upaya untuk menarik simpati, biaya iklan, biaya mendaftar pada partai politik pengusung, menyebabkan tingginya ongkos pemilukada langsung bagi calon.

Oleh sebab itu untuk mengembalikan investasi politik tersebut APBD merupakan sasaran yang paling mudah untuk mengembalikan biaya politik tersebut, melalui pembagian sumberdaya seperti melalui pengadaan barang dan jasa. Kedua, dengan adanya pengembalian ongkos politik melalui APBD tersebut, dapat dibayangkan bahwa kemungkinan korupsi terhadap APBD menjadi sangat terbuka. Ketiga, kebijakan anggaran didesain melalui proses perumusan kebijakan yang cenderung elitis dan ditujukan untuk memenuhi target-target politik tertentu membuat orientasi pada kualitas pelayanan publik menjadi sangat kurang.

Dalam pelaksanaan pemilukada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :

  1. Money politik

Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman. Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang.

Contoh lain, Di jawa timur juga terindikasi adanya tradisi money politic pada saat pemilihan kepala desa masing-masing calon harus menyediakan uang pengganti kerja bagi para konstituen, yang besarnya tergantung kemampuan masing-masing calon. Di beberapa daerah, kegiatan money politics ini malah “dilegalkan”, karena diatur melalui musyawarah di tingkat panitia untuk memutuskan berapa uang pengganti yang harus di bayar oleh masing-masing calon. Hasil penelitian Pusat Studi Demokrasi dan PuSDeHAM menunjukkan bahwa  Surabaya masih cukup besar pemilih ditingkat desa mengharapkan imbalan materi pada saat pilkada.

Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini itu.

  1. Intimidasi

Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh yaitu pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng dari aturan pelaksanaan pemilu.

  1. Pendahuluan start kampanye

Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

  1. Kampanye negatif

Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang di sekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah pada munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

Dengan demikian, Kelemahan pemilukada langsung di Indonesia saat ini yaitu masih terjadinya money politics, elit capture, kecurangan politik, dan kebocoran APBD karena lemahnya kontrol terhadap kepala daerah, tingginya kemungkinan kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik pemilukada langsung melalui APBD sebagai akibat money politics yang dilakukan selama proses pemilukada langsung, masih belum adanya jaminan bahwa kepala daerah terpilih mampu menerjemahkan visi misi untuk pelayanan publik. Korupsi di daerah menjadi lebih tinggi pasca pemilukada yang membuat kualitas pelayanan publik semakin buruk. Akibatnya pelayanan publik masih jauh dari harapan.

Selain itu, dengan adanya pemilukada langsung juga menimbulkan kelemahan yang lain seperti terjadinya resistensi pemimpin daerah kepada pemerintah pusat, yang menyebabkan eksistensi pemerintah pusat justru tidak legitimate di mata pemerintah daerah terkait dengan banyaknya program, kebijakan, dan kebijakan berskala nasional yang tidak/ enggan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bahkan, tak jarang di tentang oleh pemerintah di daerah. Kemudian, lestarinya konflik horizontal antar masyarakat akar rumput karena kerap dipicu oleh pemanfaatan politik massa oleh calon pemimpin dan pemimpin yang berkuasa didaerah. Baik selama proses pemilukada maupun sepanjang pemimpin tersebut memimpin daerah, yang konstelasi masalahnya kerap dipicu oleh calon pemimpin daerah yang kalah dalam kompetisi pemilihan.

Kelemahan-kelemahan pemilukada langsung yang telah dijelaskan diatas, berdampak pada: pertama, terjadinya pelaksanaan pengulangan Pemilukada. Seperti contohnya pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah seperti di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Kedua, banyaknya permasalahan-permasalahan pemilukada yang berakhir di MK. Menurut pemaparan Ketua MK pada saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPD RI, dari 440 pilkada sejak tahun 2008, sekitar 392 berakhir di MK. Ini menandakan ada permasalahan yang serius dalam pilkada di Indonesia.

Sistem dua putaran yang dianut pemilukada pun juga terdapat kelemahan. Sistem dua putaran dijadikan sarana dibeberapa daerah untuk mengajukan anggaran pilkada secara berlebihan. Di Surabaya misalnya, KPUD mengajukan anggaran dua putaran, dan disetujui oleh DPRD kota Surabaya sekitar 36 milyar, dari dana ini, 23 milyar diantaranya dianggarkan untuk putaran pertama dan selebihnya dianggarkan untuk putaran kedua. Padahal, di Surabaya tidak mungkin terjadi putaran kedua sebab calon yang ada tidak lebih dari empat pasang.

  1. C.    Masa Depan Pemilukada Di Indonesia

Setelah sekian waktu pelaksanaan Pemilukada di Indonesia, tentu perlu dilakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas di masa yang akan datang. Hal ini perlu dilakukan karena kita meyakini sepenuhnya bahwa demokrasi yang hendak dikembangkan bukanlah demokrasi prosedural semata, melainkan demokrasi substansial yang selain harus benar-benar sejalan dengan kehendak rakyat juga harus berpegang pada nilai-nilai luhur sebagaimana tercermin dalam frasa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dalam sila keempat Pancasila.

Pemilukada merupakan salah satu momentum politik penting yang mengawali proses pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan UUD 1945, daerah memiliki kekuasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Dengan kata lain, kualitas pelaksanaan Pemilukada memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah, yang dengan sendirinya juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara dan keberhasilan mewujudkan tujuan nasional.

Oleh karena itu pelaksanaan Pemilukada sudah seharusnya tidak hanya secara prosedural sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan, tetapi juga tidak boleh menciderai prinsip-prinsip konstitusional pemilihan umum. Pemilukada sebagai wujud demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum. Pada akhirnya Pemilukada diharapkan tidak hanya menjadi legitimasi kepemimpinan seorang kepala daerah, tetapi harus dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas dan integritas demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III

PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan

Pemilukada yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya yaitu pemilihan Gubernur dan wakilnya maupun pemilihan Bupati/walikota dan wakilnya yang merupakan perwujudan pengembalian hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui.

Kelebihan dari diadakannya pemilukada adalah seperti berikut : Pilkada langsung dapat menjadi sarana untuk memperkuat otonomi daerah, Kepala daerah yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat, Kepala darah tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya, Sistem pemilukada lebih akuntabel dan adanya akuntabilitas public, Checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang, Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya, Pemilukada sebagai wadah pembelajaran demokrasi (pendidikan politik) bagi rakyat, Kancah pelatihan ( training ground) dan pengembangan demokrasi, Dimungkinkan bahwa Pemilukada akan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah, Pemilukada sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan, Membangun stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan ditingkat lokal serta mencegah separatism, Kesetaraan politik (political equality), Mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat, adanya platform visi misi kepala daerah yang akan menjadi landasan dasar perencanaan di daerah.

Kelemahan dari diadakannya pemilukada adalah seperti berikut : Dana yang digunakan cukup besar, masih terjadinya money politics, elit capture, kecurangan politik, dan kebocoran APBD karena lemahnya kontrol terhadap kepala daerah, Membuka Ruang Konflik Elit Dan Massa, Aktivitas Rakyat Terganggu, cenderung boros dan rawan konflik.

Kelemahan-kelemahan pemilukada langsung yang telah dijelaskan diatas, berdampak pada: pertama, terjadinya pelaksanaan pengulangan Pemilukada. Seperti contohnya pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah seperti di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Kedua, banyaknya permasalahan-permasalahan pemilukada yang berakhir di MK. Menurut pemaparan Ketua MK pada saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPD RI, dari 440 pilkada sejak tahun 2008, sekitar 392 berakhir di MK. Ini menandakan ada permasalahan yang serius dalam pilkada di Indonesia.

Setelah sekian waktu pelaksanaan Pemilukada di Indonesia, tentu perlu dilakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas di masa yang akan datang. Oleh karena itu pelaksanaan Pemilukada sudah seharusnya tidak hanya secara prosedural sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan, tetapi juga tidak boleh menciderai prinsip-prinsip konstitusional pemilihan umum.

  1. B.     Saran

Dengan banyaknya penyimpangan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada di daerah, maka sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan pembenahan pembenahan dalam hal prosedur pelaksanaan maupun pengawasannya. Dalam hal ini panwaslukada juga harus sigap dalam hal pengawasan terhadap bakal calon pemimpin karena pada kenyataannya masih banyak praktek money politik di lingkungan pemilih.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s