KEAPATISAN WARGA NEGARA DALAM PEMILU MENGHAMBAT TERCIPTANYA PARTISIPASI POLITIK

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    LATAR BELAKANG

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik itu. Partisipasi politik warga negara dapat terjadi  dalam berbagai bentuk dan tingkat, mulai dari proses penentuan bentuk negara, struktur dan susunan pemerintahan hingga penentuan sistem penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan serta pengawasan.

Sesuai dengan istilah partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi dua yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan kata lain partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik tidak selalu partisipasi politik.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan tertinggi negara  yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.                Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. golongan putih adalah  kelompok yang tidak menggunakan hak politiknya secara sadar dan sengaja karena berbagai faktor yang melatarbelakangi. Golongan putih bisa saja berasal dari persoalan apatisme individu atau ideologi politik yang dianut, juga bisa berasal dari ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin yang akan dipilihnya. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dewasa ini kasus golongan putih sangat banyak kita temukan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga kita merasa perlu menelaah lebih dalam mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu kami tertarik untuk membahas tentang “Keapatisan warga negara dalam Pemilu menghambat terciptanya partisipasi politik”.

  1. B.     RUMUSAN MASALAH
    1. Bagaimana hubungan antara keapatisan warga negara dengan partisipasi politik dalam pemilu ?
    2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya golput di kalangan masyarakat ?
    3. Bagaimana solusi mengatasi peningkatan golput di kalangan masyarakat?
  2. C.    TUJUAN PENULISAN
    1. Mengetahui sejauh mana hubungan antara keapatisan warga Negara dengan partisipasi politik dalam pemilu.
    2. Memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya golput di kalangan masyarakat.
    3. Mengetahui solusi mengatasi peningkatan golput dikalangan masyarakat.
  1. D.    MANFAAT PENULISAN
    1. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam menanggapi masalah keapatisan warga Negara dalam pemilu.
    2. Memberikan bahan masukan kepada pengambil kebijakan Pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum, dalam kaitannya dengan perilaku pemilih yang cenderung apatis.
    3. Sebagai upaya untuk mengkritik pemerintah supaya lebih mengambil tindakan yang tegas terhadap setiap penyimpangan-penyimpangan ada dalam pemilu sehingga tidak terjadi peningkatan golput.
    4. Sebagai referensi tambahan untuk khasanah ilmu sosial.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Hubungan Keapatisan Warga Negara Dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilu.

Pemilu membutuhkan partisipasi aktif dari semua warga negara untuk bersama-sama membangun negara demokratis. Masalah keapatisan warga dalam pemilu cukup penting untuk diselesaikan di alam demokras ini. Lipset (1960) berpendapat bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat mencerminkan apatisme yang tidak sehat dan melemahnya partisipasi politik di Negara demokrasi. Bisa dikatakan Partisipasi politik dalam pemilu berbanding terbalik dengan golongan putih artinya apabila partisipasi politik tinggi maka golongan putih rendah begitupun sebaliknya apabila golongan putih rendah maka partisipasi politiknya tinggi.

Padahal, dalam logika demokrasi yang dianut oleh negeri ini, pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur politik akan sangat bergantung pada partisipasi politik masyarakat. Rakyat tidak hanya menjadi basis legitimasi politik bagi pemerintah, tetapi juga menjadi aktor di balik kepemimpinan tersebut.

Pemilu akan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan masa depan bangsa ini, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Partisipasi politik masyarakat akan sangat berpengaruh dalam menentukan figur yang akan mewarnai pemerintahan selama lima tahun ke depan. Ketika parlemen telah cenderung koruptif, kinerja pemerintah tidak memuaskan, dan haluan perekonomian sangat tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada dasarnya rakyat juga memiliki tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan tersebut. Karena, pada saat ini jajaran pemerintahan dipilih oleh rakyat secara demokratis.

Itulah sebabnya, dalam demokrasi, pemilu harus legitimate di mata rakyat. Basis legitimasi pemilu ini berbanding lurus dengan basis legitimasi pemerintah. Apabila didalam pemilu tersebut warga cenderung apatis menggambarkan bahwa kinerja pemerintah perlu ditingkatkan lagi. Maka, pengaturan Pemilu seyogianya adalah tanggung jawab dari eksekutif, legislatif, dan panitia penyelenggara (KPU) secara bersama-sama.

  1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Golput Di Kalangan Masyarakat.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Hal –hal yang paling pokok adalah sebagai berikut:

  1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi terhadap proses politik. Hal ini dapat dilihat ketika dilaksanakanya pemilihan umum. Masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih tinggi mempunyai tingkat partisipasi politik yang tinggi pula karena mereka mengetahui arti pentingnya politik dalam kehidupan suatu negara.

  1. Income (Penghasilan)

Penghasilan dari tiap masyarakat dalam suatu negara dapat mempengarui tingkat partisipasi politik dikarenakan dengan tingginya penghasilan maka akan mendorong masyarakat untuk  lebih aktif dalam berpartisipasi.

  1. Ras dan Etnis

Ras dan etnis juga mempunyai pengaruh dalam partisipasi politik suatu negara karena setiap ras dan etnik memiliki prinsip dan pandangan yang berbeda-beda, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang dimilikinya.

  1. Jenis Kelamin

Dalam partisipasi politik jenis kelamin juga menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi. Pada umumnya kaum pria lebih mendominasi proses politik daripada kaum wanita.

  1. Usia

Usia merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang tentang dunia politik.

Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula partisipasi dalam politik, demikian juga dalam hal tingkat pendapatan. Sementara dari sisi ras dan etnisitas yang lebih tinggi, mereka cenderung terpinggirkan dan memiliki tingkat apatisme politik yang lebih tinggi. Dan dari sisi jenis kelamin pria lebih tinggi tingkat partisipasinya. Dan dari sisi usia tingkat partisipasi terjadi pada usia muda dan tua, partisipasi yang rendah terjadi pada usia separuh baya. Akan tetapi secara umum, tingkat pendidikan merupakan faktor yang paling penting di dalam mempengaruhi partisipasi politik.

Berdasarkan beberapa fakta yang ada di masyarakat sehubungan dengan golput dalam pemilu ternyata terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi, diantaranya:

  1. Golput tercipta karena pemerintah selama ini tak berperan sebagai public service. Akibatnya, banyak masyarakat yang kecewa saat membutuhkan pelayanan di kantor-kantor pemerintahan. Warga yang ingin mendapatkan identitas KTP misalnya, sering mengeluhkan pungli yang ada. Demikian juga pebisnis dan pengusaha yang kerap menemui masalah dalam pengurusan bisnis dan kegiatannya di lapangan. Di Negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil Pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”
  2. Pemilih menjadi Golput karena monotonnya kandidat yang tampil di Pilkada. Ini merupakan dampak dari kampanye yang sekedar memamerjan janji-janji politik daripada tindakan nyata di masyarakat. Pemilih pemula juga tak memiliki ikatan kuat dengan kandidat yang ada, dan lebih mementingkan kegiatan sehari-hari.
  3. Masyarakat beranggapan bahwa telah terjadi kecurangan-kecurangan didalam penyelenggaraan pemilu sehingga Pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena Pemilu legislatif dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan berarti.

Tingginya golput akan berdampak terhadap kualitas Pilkada tersebut. Artinya, ketika pemerintahan itu berjalan, tentunya akan ada kebijakan yang harus dilakukan masyarakat didaerah tersebut. Jika masyarakatnya apatis maka untuk menjalankan sebuah kebijakan secara full power akan sulit. Tapi bagi sebagian kalangan moderat, Golput adalah sebuah pilihan sehingga tidak bisa disebut sebagai sikap apatis.

  1. Solusi untuk mengatasi peningkatan golput di kalangan masyarakat

Fenomena peningkatan golongan putih dari tahun ke tahun perlu diberikan solusinya oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang mengurusi masalah pemilu, diantaranya:

  1. Pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan edukasi politik, kebebasan berorganisasi. Pendidikan politik harus diarahkan pada usaha untuk menghancurkan halangan-halangan psikologis politik yang berkaitan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses-proses politik, khususnya Pemilu dan penyelenggaraan negara. Untuk memasyarakatkan pemilu medianya tidak cukup hanya elektronik melulu, tetapi penting juga menggunakan forum-forum pengajian, gereja, vihara, kelenteng dan lain-lain yang memungkinkan dialog dengan masyarakat dapat berlangsung intensif.
  2. KPU harus rutin melakukan kegiatan sosialisasi pemilu dengan tujuan untuk mengubah mindset para pemilih pemula agar tidak apatis dan tidak terbujuk oleh money politik. Sosialisasi disampaikan kepada masyarakat tidak hanya soal tekhnis, tetapi arti penggunaan hak pilih dalam konteks membangun sistem politik dan kenegaraan yang lebih baik. Kalau hanya penyampaian teknis dengan hanya melihat brosur saja masyarakat  sudah cerdas, sudah bisa paham. Tapi justru pengetahuan politiknya yang penting dalam mendorong terciptanya partisipasi politik dikalangan masyarakat.
  3. Pemerintah dan partai-partai politik mesti meningkatkan kinerja, khususnya dalam menyejahterakan rakyat serta penyediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, maka warga tak akan bangga menyatakan dirinya golput.

BAB III

PENUTUP

 

  1. A.    KESIMPULAN

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan tertinggi negara  yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (good governance).

Partisipasi politik dalam pemilu berbanding terbalik dengan golongan putih artinya apabila partisipasi politik masyarakat tinggi maka golongan putih rendah begitupun sebaliknya apabila golongan putih rendah maka partisipasi politik masyarakat tinggi. Berdasarkan beberapa fakta yang ada di masyarakat sehubungan dengan golput dalam pemilu ternyata terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi, diantaranya: Golput tercipta karena pemerintah selama ini tak berperan sebagai public service, Pemilih menjadi Golput karena monotonnya kandidat yang tampil di Pilkada, Masyarakat beranggapan bahwa telah terjadi kecurangan-kecurangan didalam penyelenggaraan pemilu.

Solusi untuk mengatasi golput: Pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan edukasi politik, KPU harus rutin melakukan kegiatan sosialisasi pemilu, Pemerintah dan partai-partai politik mesti meningkatkan kinerja

  1. B.     SARAN

Persoalan kekacauan penyelenggaraan pemilu menimbulkan persoalan rendahnya partisipasi politik juga mesti dibenahi. Oleh sebab itu, kesadaran politik kita sebagai seorang warga negara Indonesia juga harus diaktifkan. Untuk mengurangi semaksimal mungkin laju pertumbuhan Golput dalam pemilu mendatang, salah satu upaya yang perlu dilakukan tentu dengan meningkatkan pemasyarakatan tentang pemilu secara lebih luas dan meyakinkan. Maksudnya, materi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya soal tekhnis, tetapi arti penggunaan hak pilih dalam konteks membangun sistem politik dan kenegaraan yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan gerakan kultural untuk mengembalikan semangat memilih dalam pemilu untuk melawan budaya golput. Bisa dilakukan kampanye besar-besaran, melibatkan semua kelompok dalam masyarakat. Dan perlunya adanya pendidikan dan sosialisasi politik kepada pemilih, khususnya bagi pemula untuk tidak menjadi golput dan memahami arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s